Jumat, 18 Januari 2013








UJI PUBLIK
RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG GURU





BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012



IDENTITAS  RESPONDEN

Nama                          :………………………….........……………………………………………………
NIP                             :………………………….........……………………………………………………
Jabatan                      :…………………………….........…………………………………………………
Unit Kerja                    :…………………………….........…………………………………………………
Alamat Kantor             :………………………….........……………………………………………………
………………………….........…………………………………………………….
No. Telpon Kantor/ HP       :………………………….........……………………………………………………
E-mail                                 :…………………….............……………………………………………………………………………………

                                                                                                                             ………………………, .......................2012
                                                                                     

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                …………………………………………...




RANCANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

NO
RANCANGAN RPP DRAF REVISI PP 74
(DRAF 15 OKTOBER 2012)
SARAN/TANGGAPAN
1.     
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TETAP
2.   
Menimbang :    a.   bahwa dalam rangka mengakomodasikan berbagai perkembangan terkait dengan perencanaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pembinaan, dan pengembangan guru perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
TETAP

3.   
                           b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
TETAP

4.   
Mengingat :      1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
TETAP

5.   
                           2.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru  dan Dosen (Lembaran   Negara           Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
TETAP

6.   
MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008  TENTANG GURU.
TETAP

7.   
Pasal I

8.   
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang  Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), diubah sebagai berikut:
TETAP

9.   
1.         Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

10.  
1.         Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
TETAP
11.  
2.         Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang  harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan
TETAP
12.  
3.         Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
TETAP
13.  
4.         Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
TETAP
14.  
5.         Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
TETAP
15.  
6.         Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
TETAP

16.  
7.         Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
TETAP
17.  
8.         Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, atau penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas utamasebagai Guru.

18.  
9.         Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
TETAP
19.  
10.      Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TETAP
20.  
11.      Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
TETAP
21.  
12.      Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
TETAP
22.  
13.      Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
TETAP
23.  
14.      Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
TETAP
24.  
15.      Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
TETAP
25.  
16.      Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
TETAP
26.  
17.      Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
TETAP
27.  
18.      Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
TETAP
28.  
19.      Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
TETAP
29.  
20.      Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
TETAP
30.  
21.      Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
TETAP
31.  
22.      Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
TETAP
32.  
23.     Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
TETAP
33.  
24.     Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV.
TETAP
34.  
25.     Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
TETAP
35.  
26.     Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
TETAP
36.  
27.     Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
TETAP
37.  
28.     Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 
TETAP
38.  
29.     Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
TETAP
39.  
30.     Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
TETAP
40.  
2.         Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehinggaPasal 4 berbunyi sebagai berikut:

41.  
Pasal 4

42.  
(1)    Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
TETAP
43.  
(2)    Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TETAP
44.  
(3)    Penyelenggaraan pendidikan profesi guru oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

45.  
a.  proyeksi kebutuhan guru;

46.  
b. proses pengembangan kemampuan guru profesional; dan

47.  
c.  tindak lanjut pembinaan dan pengembangan profesi guru.

48.  
3.         Ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan ayat (2) diubah, ketentuan ayat (3) dihapus dan substansinya diintegrasikan ke dalam ayat (2), ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:


49.  
Pasal 9

50.  
(1)      Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
TETAP
51.  
(2)      Program pendidikan profesi diakhiri dengan ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.

52.  
(3)      Dihapus.

53.  
(4)      Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:

54.  
a.   wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;

55.  
b.   materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan

56.  
c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.

57.  
(5)      Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara holistis dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.

58.  
4.         Ketentuan Pasal 10diubah pada ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

59.  
Pasal 10

60.  
(1)      Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.

TETAP
61.  
(2)      Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

TETAP
62.  
(3)      Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan.

TETAP
63.  
(4)      Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi Guru dari Departemen.

TETAP
64.  
(5)      Calon Guru dapat memperoleh dan menggunakan lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi Guru dari Departemen


65.  
(6)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan ketentuan untuk memperolehdanmenggunakan lebih dari satu Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

66.  
5.         Ketentuan Pasal 11 ditambah2 (dua) ayat yakniayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

67.  
Pasal 11

68.  
 (1)    Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TETAP
69.  
(2)     Pemerintah melakukan pendataan ulang dan validasi  guru yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas pemberlakuan Sertifikat Pendidik dan perencanaan kebutuhan guru.

70.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan ulang dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

71.  
6.         Ketentuan Pasal 12 diubah, antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayatyakniayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c),ketentuan ayat (2) diubah, ketentuan ayat (3) dihapus, ketentuan ayat (4)dihapus, ketentuan ayat (5) dihapus, antaraayat (5) danayat (6) disisipkan 5 (lima) ayat, yakniayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), danayat (5e), dan ketentuan ayat (6) diubah penjelasanayat (1c) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

72.  
Pasal 12

73.  
(1)       Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
TETAP
74.  
(1a)   Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

75.  
a.     pendidikan dan pelatihan profesi guru; atau

76.  
b.     pendidikan profesi.

77.  
(1b)  Pendidikan dan pelatihan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan terakreditasi.

78.  
(1c) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b merupakan pendidikan profesional guru yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan terakreditasi
Penjelasan 1c:
Pendidikan profesi termasuk program pendidikan guru yang diselenggarakan di luar negeri yang dinilai setara oleh Pemerintah Republik Indonesia

79.  
(2)      Jumlah peserta sertifikasi pendidik ditetapkan oleh Menteri.

80.  
(3)      Dihapus.

81.  
(4)      Dihapus.

82.  
(5)      Dihapus

83.  
(5a) Guru Dalam Jabatan yang telah memperoleh sertifikat pendidik tidak linier dengan kualifikasi akademiknya wajib:

84.  
a.    mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi akademiknya untuk mengampu mata pelajaran yang serumpun/mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya; atau

85.  
Penjelasanayat (5a)
Mata pelajaranserumpunseperti IPA dan matematika, IPS danpendidikankewarganegaraan.

86.  
b.      mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV atau S2 yang lain sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

87.  
              Penjelasan ayat (5a):
Mata pelajaran yang diampu oleh guru disebut tidak linier apabila mata pelajaran tersebut tidak termasuk dalam rumpun bidang keilmuan yang dikuasai sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki.

88.  
(5b)  Guru Dalam Jabatan yang telah memperoleh sertifikat pendidik  mata pelajaran adaptif dan normatif di SMK/MAK atau mata pelajaran tertentu di SMA/MA dapat mengampu mata pelajaran produktif di SMK/MAK setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan guna memperoleh sertifikat pendidik  untuk mata pelajaran produktif di SMK/MAK.

89.  
(5c) Guru Dalam Jabatan yang telah memperoleh sertifikat pendidik  mata pelajaran produktif di SMK/MAK dapat mengampu mata pelajaran adaptif dan normatif di SMK/MAKataumata pelajaran yang relevan di SMA/MA. setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan guna memperoleh sertifikat pendidik

90.  
(5d)  Guru Dalam Jabatan yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru kelas di SD/MI, dapat mengampu mata pelajaran pada SMP/MTs atau SMA/MA/SMK/MAK setelah:

91.  
a.    mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi akademiknya untuk menjadi guru mata pelajaran;

92.  
b.     mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV yang lain sesuai dengan mata pelajaran yang diampu melalui program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar; atau

93.  
c.     mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik S-2 sesuai dengan mata pelajaran yang diampu melalui program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar.

94.  
(5e)  Guru Dalam Jabatan yang memiliki sertifikat pendidik sebagai guru mata pelajaran pada SMP/MTs atau SMA/MA/SMK/MAK, dapat menjadi guru kelas di SD/MI setelah:

95.  
a.    mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi akademiknya untuk  menjadi guru kelas; atau

96.  
b.     mengikuti pendidikan untuk memperoleh kualifikasi akademik S-1/D-IV untuk guru kelas melalui program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar.

97.  
(6)      Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehen sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (1a), ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (5d), dan ayat (5e) diatur dalam Peraturan Menteri.

98.  
7.         Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A yang bebunyi sebagai berikut.

99.  
Pasal 12A

100.               
Pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi Guru Dalam Jabatan yang memenuhi kriteria:

101.               
a.    kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

102.               
b.    golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

103.               
8.         Ketentuan Pasal 15 diubah, ayat (1) ditambahhuruf g,  diantaraayat (1) danayat (2) disisipkan duaayatyakniayat (1a) dan ketentuanayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

104.               
Pasal 15
TETAP
105.               
(1)      Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
b.    memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c.    mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d.    terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e.    berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f.     tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas
g.    menjadi anggota organisasi profesi guru
TETAP
106.               
(1a)   Guru Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:

107.               
a.    Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

108.               
b.    Guru yang diangkat Pemerintah atau pemerintah daerah atau kepala satuan pendidikan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (bukan PNS); dan

109.               
c.    Guru berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (bukan PNS) yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan ataupenyelenggara pendidikan oleh masyarakat, yang bertugas pada satuan pendidikan.

110.               
(2)      Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
TETAP
111.               
(3)      Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:
    1. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
    2. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
    3. ketua program keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan;
    4. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
    5. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
    6. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
    7. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
TETAP
112.               
(4)  Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan atau penilik, tetap diberi tunjangan profesi guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik dan memenuhi  persyaratan sebagai berikut:

113.               
a.     berpengalamansebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahunataukepalasekolahsekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
TETAP
114.               
b.    memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
TETAP
115.               
c.    memiliki Sertifikat Pendidik; dan
TETAP
116.               
d.    melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas kepengawasan atau kepenilikan.

117.               
(5)  Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen.
TETAP
118.               
(6)  Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TETAP
119.               
(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur dalam peraturan Menteri.

120.               
9.         Ketentuan Pasal 40diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.               
Pasal 40

122.               
(1)      Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan pelindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

123.               
(2)      Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru dalam bentuk:

124.               
a.      pelindungan hukum;

125.               
b.      pelindungan profesi; dan

126.               
c.      pelindungankeselamatandankesehatankerja.

127.               
(3)           Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

128.               


129.               
10.      Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

130.               
Pasal 44
TETAP
131.               
(1)       Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
TETAP
132.               
(2)       Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses  pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
TETAP
133.               
(3)      Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.           Keanggotaannya terdata dan tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten/kota minimal 25% dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan;
b.          Kepengurusannya berada di Pusat dan disemua provinsi serta minimal 75% di kabupaten/kota.;
c.           Memiliki kode etik yang mengikat perilaku guru dalam tugas keprofesionalan;
d.          Memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai ditingkat kabupaten/kota.

134.               
11.      Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

135.               
Pasal 47A

136.               
(1)     Program pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan melalui:

137.               
a.      Pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar guru untuk percepatan penyelesaian capaian kualifikasi akademik Sarjana/Diploma IV bagi guru dalam jabatan.

138.               
b.      Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan dengan Perguruan Tinggi Non-Kependidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru bagi guru-guru yang bertugas pada SMK kelompok mata pelajaran produktif.

139.               
(2)  Pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar gurudilakukanmelaluipenilaiankesetaraanpengalamandenganmatakuliah- matakuliah yang relevandanpengakuanbebankreditpada program sarjana/diploma IV

140.               
(3)     Menteri melakukan kebijakan khusus bagi lembaga pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan pelaksana program pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik guru untuk mendorong terlaksananya program.

141.               
Penjelasan ayat (2)
Kebijakan khusus antara lain penyediaan dana tambahan, pemberian tambahan fasilitas, pemberian afirmasi dan/atau sanksi.

142.               
12.      Ketentuan Pasal 48diubah, diantaraayat (1)danayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakniayat (1a), ayat (1b), dan (1c), sehingga Pasal 48berbunyi sebagai berikut:

143.               
Pasal 48

144.               
(1)       Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
TETAP
145.               
(1a)   Pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja guru.

146.               
(1b)  Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan melalui:

147.               
a.    uji kompetensi 
penjelasan a:
uji kompetensi mencakup penilaian penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

148.               
b.    evaluasi diri; dan
penjelasan b:
evaluasi diri mencakup penilaian/refleksi personal atas kompetensinya sebagai pendidik profesional.

149.               
c.    penilaian pelaksanaan tugas utama.
penjelasan c:
penilaian pelaksanaan tugas utama mencakup penilaian holistik terhadap seluruh unsur kompetensi guru.

150.               
(1c)  Uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf b dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

151.               
(2)       Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
a.      kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
b.      pendidikan dan pelatihan;
c.      pemagangan;
d.      publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
e.      karya inovatif;
f.       presentasi pada forum ilmiah;
g.      publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h.      publikasi buku pengayaan;
i.        publikasi buku pedoman Guru;
j.        publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
k.      penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
TETAP
152.               
(3)       Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
TETAP
153.               
13.      KetentuanPasal 54diubah, ketentuan ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehinggaPasal 54berbunyi sebagai berikut:

154.               
Pasal 54

155.               
(1)        Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 3  (tiga) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.



156.               
(2)        Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
TETAP
157.               
(3)        Beban kerja ketua program keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
TETAP
158.               
(4)        Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
TETAP
159.               
(5)        Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
TETAP
160.               
(6)        Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
TETAP
161.               
(7)        Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
TETAP
162.               
(8)     Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran, dan penilik dalam melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan pengawasan atau penilikan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

163.               
(9)     Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja kepala satuan pendidikan yang ekuivalen dengan 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawas atau penilik yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

164.               
14.      Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

165.               
Pasal 54A

166.               
(1)      Beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain seperti wali kelas, pembina kegiatan ekstra kurikuler, penilai kinerja guru, guru pembimbing, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran pada pendidikan non-formal, pembelajaran secara tim, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi guru dihargai paling sedikit 6 (enam) jam paling banyak 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

167.               
(2)      Beban kerja guru SMK/MAK dapat dilaksanakan dengan sistem blok.

168.               
(3)      Ketentuanlebihlanjut mengenai beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diaturdalamPeraturanMenteri.

169.               
15.      Ketentuan Pasal 58diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2)disisipkan 1 (satu) ayatyakni(1a), diantara ayat (2) dan ayat (3)disisipkan 2 (dua) ayatyakniayat(2a) dan ayat(2b), ketentuanayat (3) diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (4)sertaditambahpenjelasanayat (1a), penjelasanayat(2a), dan penjelasan ayat (2b) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

170.               
Pasal 58

171.               
(1)       Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TETAP
172.               
(1a)   Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus seleksi yang mencakup:




173.               
a.    ujian tertulis;




174.               
b.  wawancara; dan




175.               
c. praktik mengajar.




176.               
Penjelasan ayat (1a):
Praktik mengajar dapat dilakukan melalui simulasi sejawat (peer teaching), pengajaran mikro (micro teaching), dan pengajaran riil.

177.               
(2)       Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
TETAP
178.               
(2a) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis dan proyeksi kebutuhan guru secara nasional sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.

179.               
Penjelasan ayat (2a):
Koordinasi dilakukan melalui perencanaan terpadu sehingga kebutuhan terkait pengadaan dan pemindahan guru tidak terlepas dari kebijakan dan keutuhan porgram pengelolaan guru secara nasional.

180.               
(2b)  Menteri dapat melakukan pengangkatan dan penempatan Guru hasil program khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.

181.               
Penjelasan ayat (2b):
Program khusus antara lain program pengadaan guru ilmu-ilmu dasar, program sarjana mengajar di daerah terpencil, terluar dan terdepan, program pendidikan guru untuk ditugaskan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan program pendidikan guru teknologi.

182.               
(3)     Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:




183.               
a.    pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi; serta



184.               
b.      pemerataan mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.





185.               
(4)   Ketentuanlebihlanjut mengenai perencanaan, pengangkatan, dan penempatan guru sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diaturdalamPeraturanMenteri.

186.               
16.      Ketentuan Pasal 62diubah, ketentuan ayat (1) diubah,diantaraayat (1) danayat (2) disisipkan 1(satu) ayat yakni (1a),dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

187.               
Pasal 62

188.               
(1)        Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan   pendidikan, antar-jenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antar mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TETAP
189.               
(1a)    Pemindahan guru antarjenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, antarjenis pendidikan, dan antar mata pelajaran/rumpun mata pelajaran dengan memperhatikan kesesuaian sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan program S-1/D-IV yang dimiliki oleh guru.
TETAP
190.               
(2)        Pemindahan Guru yangdiangkatolehPemerintahatauPemerintah Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanberdasarkankebutuhan Guru di tingkatnasionalmaupun di tingkatdaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

TETAP
191.               
(3)        Pemindahan Guru yangdiangkatolehpenyelenggarapendidikanatausatuanpendidikan yang didirikanMasyarakatbaikataspermintaansendirimaupunkepentinganpenyelenggarapendidikan, dilakukanberdasarkanPerjanjianKerjaatauKesepakatanKerjaBersama.

TETAP
192.               
(4)        Pemindahan Guru yang diangkatolehPemerintahatauPemerintah Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukansetelah Guru yang bersangkutanbertugaspadasatuanpendidikan paling singkatselama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

TETAP
193.               
(5)          Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

194.               
17.      Ketentuan Pasal 65 diubah, ketentuan huruf b dan huruf c dihapus sehingga Pasal 65berbunyi sebagai berikut:

195.               
Pasal 65

196.               
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
TETAP
197.               
a.  Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
TETAP
198.               
b.  dihapus.




199.               
c.  dihapus.




200.               
d.  Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.
TETAP
201.               
18.      Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

202.               
Pasal 66

203.               
Dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  tahunsejak  berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi  Akademik  S-1  atau  D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

204.               
a.         mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
TETAP
205.               
b.         mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
TETAP
206.               
Pasal II
TETAP
207.               
Peraturan Pemerintah  ini mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan
TETAP
208.               
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan    Pemerintah ini dengan penempatannya dalam    Lembaran Negara   Republik Indonesia.
TETAP
209.               
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ..............


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
TETAP



SARAN/MASUKAN LAIN-LAIN:
………………………….........……………………………………………………………………………….........……..………………………………………………………………………….........………………………………………..……………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........……………………………………………………………………………….........………………………….
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)